Kemenag dan Lembaga Zakat Perkuat Tata Kelola Nasional dan Profesionalisme Amil

Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) bersama berbagai pemangku kepentingan terus memperkokoh ekosistem dan pengawasan tata kelola zakat nasional. Komitmen ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Isu Strategis Zakat di Gedung Philanthropy Dompet Dhuafa, Jakarta, Jumat (17/04/2026), yang melibatkan BAZNAS, Forum Zakat (FOZ), LSP Keuangan Syariah, serta lembaga pengelola zakat nasional.

FGD tersebut secara khusus menyoroti urgensi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan pembaruan sistem pengawasan yang adaptif. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Waryono Abdul Ghafur, menekankan bahwa fondasi pengelolaan zakat tidak cukup hanya bertumpu pada institusi, melainkan pada krusialnya peran amil. 

“Ke depan, perlu didorong penguatan amil sebagai profesi yang memiliki sistem karier yang jelas, perlindungan kerja, serta standar kompetensi yang terukur,” ujarnya.

Merujuk data Kemenag, jumlah amil secara nasional menunjukkan tren fluktuatif dalam empat tahun terakhir: 10.124 orang (2022), 12.225 orang (2023), 11.364 orang (2024), dan 11.454 orang pada 2025. Di sisi lain, pendataan melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) per 2025 mencatat adanya 3.045 SDM aktif, 318 tidak aktif, dan 1.758 amil yang telah tersertifikasi. Dari segi fungsi kerja, formasi terbesar berada pada bidang pengumpulan, disusul tata kelola, pendistribusian, keuangan, pendayagunaan, dan pelaporan.

Meski demikian, evaluasi pengawasan tahun 2025 masih menemukan sejumlah catatan, seperti kelemahan pada perencanaan, pengendalian internal, pelaksanaan program, pengarsipan, hingga pelaporan. Selain minimnya SDM di bidang akuntansi, integrasi data mustahik dengan data kemiskinan nasional juga dinilai belum optimal. 

Tantangan lainnya adalah tingginya biaya sertifikasi lembaga serta belum diakuinya profesi amil secara eksplisit dalam Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), yang berdampak langsung pada jaminan perlindungan kerja dan pengembangan karier.

Merespons tantangan tersebut, Kemenag mendorong pembaruan regulasi zakat melalui penguatan standardisasi nasional, pengakuan profesi amil dalam KBJI, serta harmonisasi kebijakan antara regulator dan auditor. 

“Kita ingin memastikan pengelolaan zakat tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga kuat secara sistem, profesional dari sisi SDM, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat,” tegas Waryono. 

Melalui langkah strategis ini, diharapkan dapat terwujud tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berkeadilan di seluruh Indonesia. ***

Mari bersama-sama kita hadirkan kesejahteraan bagi sesama.

Salurkan ZIS terbaik Anda melalui:

BSI: 74.55.66.77.84

BNI: 12.10.83.84.13

Bank Lampung: 40.70.30.40.11.871

(a.n. BAZNAS Kabupaten Pesawaran)

Layanan Daring: kabpesawaran.baznas.go.id/sedekah